Dana Pemeliharaan Sekolah

Senin, 16 Februari 2004
Dana Pemeliharaan Sekolah yang Berkesinambungan
Yoseph Polandos

SETELAH heboh 535.825 ruang kelas di negeri ini rusak tersiar secara terbuka di berbagai media cetak, pihak-pihak terkait ramai-ramai berkomentar. Bahkan, Ketua Komisi VI DPR Taufikurrachman Saleh menegaskan bahwa yang bertanggung jawab atas perbaikan ruang kelas itu adalah pemerintah kabupaten/kota (Kompas, 24/1). Di lain pihak, ada pula pernyataan bahwa semuanya itu adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat. Apa pun bunyi komentar dan pernyataan itu, yang jelas ruang kelas itu tetap rusak.
Rusaknya lebih dari separuh ruang kelas di seluruh Indonesia itu mirip "bom waktu" yang (mulai) meledak. Saat meledaknya adalah ketika berbagai media massa mengangkatnya. Kalau tidak, mungkin tidak ada pihak yang mau menggubrisnya, termasuk para anggota DPR atau Menteri Pendidikan Nasional sekalipun.
Semua bermuara pada ketersediaan dana. Dengan jumlah ruang kelas rusak yang sangat banyak ini, bayangan berapa besar dana yang harus disiapkan memang bikin Menteri Keuangan berpikir keras, mungkin sama keras ketika tahu Rp 1,7 triliun bobol di BNI. Namun, karena ini demi kepentingan orang banyak, terutama anak-anak peserta didik, mau tak mau pemerintah harus segera mengatasinya.
Biaya rutin pemeliharaan gedung sekolah memang sangat diperlukan dan harus disiapkan oleh pemerintah. Ketiadaan biaya pemeliharaan mengakibatkan kerusakan yang perlahan, tetapi fatal. Kalau sudah fatal (rusak berat), tak ada jalan lain selain membangun ruang kelas baru. Ini tentu perlu dana sangat besar dan mungkin tidak dapat sekaligus disiapkan.
Salah satu kelemahan penetapan bantuan operasional sekolah ini adalah tidak teralokasikannya dana khusus pemeliharaan. Kalau ada, jumlahnya tidak besar dan disalurkan per tahun pelajaran. Ini berarti kerusakan yang terjadi tidak dapat segera diperbaiki. Idealnya, setiap kerusakan harus segera diperbaiki agar tingkat kerusakannya dapat diminimalkan. Sekarang setelah banyak ruang kelas rusak, baik pemerintah, DPR, maupun masyarakat dibuat pusing tujuh keliling.
SUDAH saatnya pemerintah mencari solusi kreatif untuk menangani bidang pendidikan, khususnya sarana dan prasarananya. Langkah-langkahnya sudah ada. Pola penyaluran dana untuk sarana gedung sekolah sekarang ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keberadaan komite sekolah. Hal ini dimaksudkan agar dana yang ada dimanfaatkan sepenuhnya dengan hasil yang maksimal, yakni kualitas gedung yang dapat diandalkan. Begitu pula dengan penyaluran bantuan untuk pengadaan buku pelajaran. Dana disalurkan langsung ke rekening sekolah dan pemanfaatannya diserahkan ke sekolah masing-masing.
Terobosan yang positif, walaupun kenyataannya masih ada daerah yang melaksanakannya lewat tender dan melibatkan kontraktor. Begitu pula pengadaan buku pelajaran yang masih diintervensi pejabat terkait setelah bekerja sama dengan penerbit buku.
Dari sekian terobosan yang telah diberlakukan, masih ada terobosan lain yang dapat dicoba berkenaan dengan dana pemeliharaan sarana/prasarana (kalau saja pemerintah mau dan berani). Terobosan itu berupa penyediaan dana abadi yang diberikan kepada sekolah-sekolah. Dana abadi dimaksudkan tidak diberi secara tunai, tetapi diberi dalam bentuk deposito yang disimpan di bank. Pihak sekolah hanya mengambil bunganya saja untuk membiayai pemeliharaan gedung dan sarana lainnya.
Besarnya dana menurut tingkatan sekolah, misalnya untuk SD Rp 30 juta, SLTP Rp 40 juta, dan SMA Rp 50 juta. Dengan bunga deposito 6,0 persen per tahun saja setiap bulan sekolah secara rutin akan memperoleh dana yang cukup (SD Rp 150.000; SLTP Rp 200.000; dan SMA Rp 250.000). Walaupun tidak besar, dana ini sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk membiayai pemeliharaan atau perbaikan sarana yang rusak (atap, dinding, plafon, pintu, jendela, pagar, meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya) menurut skala prioritas. Bagi sekolah-sekolah di pedesaan, lokasi kerusakan yang paling besar, dana yang diperoleh ini sangat berarti dan dapat menghindari kerusakan total seperti yang sekarang ini terjadi.
Jika saja ini dapat dilakukan tentu saja pemerintah harus menyusun petunjuk penggunaan dan pengawasannya. Komite sekolah dapat diikutsertakan dalam pengolahan dana tersebut bekerja sama dengan sekolah, terutama dalam hal pelaporan. Untuk ini pemerintah perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaannya secara jelas.
Barangkali terobosan seperti ini belum bisa dilakukan sekarang, tetapi masuk akal untuk dilaksanakan. Adapun keuntungan yang bisa diperoleh dari terobosan ini adalah sebagai berikut.
- Bank yang menyimpan dana deposito akan memperoleh dana untuk dioperasikan.
- Jumlah dana yang disediakan pemerintah tidak berkurang karena yang diambil hanya bunganya, sehingga dapat berlangsung dalam jangka panjang.
- Kerusakan sarana pendidikan dapat diminimalkan sehingga pemerintah terhindar dari masalah perbaikan massal yang memerlukan dana besar.
- Pengadaan dana ini dapat merangsang masyarakat untuk ikut membantu.
- Dana yang disiapkan itu dirasakan manfaatnya oleh banyak orang terutama peserta didik yang jumlahnya sekitar 40-an juta.
- Adanya perbaikan sarana secara rutin akan memberi pengaruh positif bagi siswa dan guru dalam proses belajar-mengajar.
Mengatasi masalah pendidikan di Indonesia sangatlah rumit. Semua tertumpu pada ketersediaan dana. Akan sangat bijaksana jika pemerintah menempatkan masalah pendidikan ini pada proporsi sebenarnya. Misalnya, segera melaksanakan amanat UUD 1945 yang mengharuskan 20 persen dari APBN disediakan untuk bidang pendidikan. Soal dana tidaklah terlalu berarti jika dibandingkan dengan hadirnya sumber daya manusia Indonesia yang andal. Hal itu hanya dapat dicapai lewat pendidikan. Apakah pemerintah mau dan berani?

Smber:
Yoseph Polandos Guru, Ketua Tim Perekayasa Kurikulum Kabupaten Boloang Mongondow, Sulawesi Utara
www2.kompas.com